5 Simple Techniques For reformasi intelijen

5 Simple Techniques For reformasi intelijen

Blog Article

Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

"Satgas SIRI harus mampu memanfaatkan perangkat teknologi Intelijen pencitraan, Intelijen geospasial, dan Intelijen sinyal yang dibutuhkan untuk mendukung pencarian informasi dan facts. Pemanfaatan teknologi intelijen saat ini perlu lebih dioptimalkan," ujar Reda.

Juvenile courts are established under Regulation No. three of 1997 Regarding the Juvenile Courts (January 3, 1997). Juvenile Courts are subject matter on the authority from the courts of basic jurisdiction and they may have the authority to prosecute small children aged 8 yrs to 18 that have not been married. All issues with the Juvenile Courts are to get heard in the shut courtroom to make sure the confidentiality and the id of the child. A shut court docket ensures that only the kid’s mothers and fathers, guardian, or appointed social personnel might be existing.

The post will reply to fears around the backflow of democracy Using the complete Charge of the president about BIN. The views expressed here are purely own and so are not associated with the thoughts or attitudes of any federal government organizations.[4]

Tugas berikutnya adalah memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman. Baik berupa potensial atau nyata terhadap eksistensi dan keselamatan bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi keamanan dan kepentingan nasional.

[30] There are actually allegations of deliberate failure to cope with this chaos thoroughly, all over again rooting in loyalty for the Orde Baru

Jurisprudence: Court docket conclusions commonly known as jurisprudence, or circumstance law, or choose-produced regulation do not have a binding electric power besides to the people or parties becoming subjected to the decision. It is because Indonesia being a civil legislation place (which ascribed to European continental authorized method), adhering to the Dutch, isn't going to adopt stare decisis theory. However, There are 2 streams of view regarding the exact same decisions made thrice from the Supreme Court docket or the Constitutional Court.

Cavalry (KAV; Indonesian: Kavaleri) will be the armored forces unit of the army. Its key purpose is for a combat help component. Cavalry units do not just depend on Tanks, APCs and IFVs as combat belongings, and also use horses specially educated for combat and beat aid operations in any terrain.

Note: The pink banding to the rank insignia denotes the personnel holding a command position which can be agnostic of rank.

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan essential AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam Baca selengkapnya pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

g., by forced getting of people’s land and destruction of the ecosystem and forests ‘escorted’ by military and intelligence businesses.

Reformasi dalam rekrutmen dan kultur kerja intelijen menjadi bagian penting dalam upaya menjaga profesionalisme dan efektivitas lembaga intelijen dalam menjalankan tugasnya.